- Akuntansi Penyusutan Aset Tetap
- Memahami Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
- Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (SIMBADA)
- Sistem Manajemen Pengelolaan Barang dan Aset Daerah
- Strategi Menghadapi Audit BPK
- Bimtek Penyusunan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)
- Tata Cara Penghapusan Aset
- Tata Cara dan Teknik Penilaian Aset Daerah
- Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
- Penatausahaan Barang Milik Daerah
- Manajemen Aset Daerah dan Inventarisasi Aset
- Diklat dan Bimtek Pengelolaan Aset /Barang Milik Daerah dan Penilaian Aset /Barang Milik Daerah Serta Implementasi Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Sesuai Permendagri 64 Tahun 2013
- Diklat Reviu Barang Milik Daerah
- Bimtek Pemanfaatan Dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Bimtek Penilaian Aset Daerah Dan Tata Cara Pembentukan Tim Penilai Internal
- Bimtek Audit Barang Milik Daerah
Materi Tentang Bimtek Keuangan :
- Bimtek Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
- Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari Anggaran Kementerian/Lembaga
- Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Bagi Bendahara SKPD dan Pengeloaan Akuntansi di SKPD
- Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
- Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan
- Rekonsiliasi dan Verifikasi terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara
- Sistem Administrasi dan Perencanaan bagi Pengguna Anggaran, PPTK, PPK dan Bendahara
- Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLU/D)
- Sosialisasi Permendgri No.31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017
- Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
- Strategi Pengelolaan Pemanfaatan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Kapitasi JKN
- Strategi serta Sistem Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintahan Daerah
- Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah serta Mekanisme Pengelolaan Hibah
- Tugas dan Tanggung Jawab bagi Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan
- Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
- Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Aplikasi Simda Keuangan
- Akutansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Kedudukan Pajak Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan(BPHTB)Serta Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak dan Retribusi Daerah
- Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- Tata Cara Penyusunan RKA Dan DPA Instansi Pemerintah
- Sosialisasi Perpres No. 10 Tahun 2015 Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 Dan Mekanisme Pengalokasian Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah Sesuai Dengan PMK No. 165 Tahun 2014
- Bimtek Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Permendagri no. 4 thn 2008
- Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
- Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- Bimtek Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013
- Bimtek Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Tentang Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan keuangan
- Bimtek Penyusunan Tarif Dan Remunerasi Badan Layanan Umum (BLU) Dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- Bimtek Audit Internal Badan Layanan Umum (BLU) Dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Materi Tentang Bimtek Barang dan Jasa :
- Bimtek dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di desa
- Pelatihan Teknik Penyusunan Lima SOP Unit Layanan Pengadaan K/L/D/I
- pemanfaatan teknologi informasi dan perpres tentang PBJ pemerintah
- Peningkatan Kompetensi Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)
- Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Penyusunan Spesifikasi Teknis, HPS/OE dan Kontrak Pengadaan
- Pointers Perubahan IV Perpres No. 54 Tahun 2010 (Perpres Nomor 4 Tahun 2015) dan Inpres No. 1 Tahun 2015
- Sistem Penerapan PTK 007 Revisi 03 dan TKDN Terbaru sebagai Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Industri Hulu Migas Indonesia
- Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
- Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
- Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tanpa Tender
- Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di desa
- Bimtek Sosialisasi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 pengganti Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018
Materi Tentang Bimtek Kepegawaian :
- Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Administrasi Perkantoran
- Analisis Beban Kerja
- Analisis Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil
- Aparatur Sipil Negara sebagai Bagian dari Reformasi Birokrasi
- Evaluasi Jabatan
- Ketentuan Batas Usia Pensiun
- Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Pengelolaan Jabatan Fungsional Umum Change Conflict Management dan Job Competency
- Peningkatan Keterampilan bagi PNS menghadapi pra dan pasca pensiun
- Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil
- Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah
- Prosedur Perjalanan Dinas bagi PNS dan Pegawai Tidak Tetap
- Sistem Administrasi Kepegawaian
- Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah
- Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil
- Tata Cara Kerja Sama Universitas
- Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
Materi Tentang Bimtek DPRD :
- Bimtek Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
- Bimtek Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- Bimtek Optimalisasi peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah
- Bimtek Optimalisasi reses & pokok pikiran DPRD hasil Jasmara
- Bimtek Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD
- Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
- Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
- Bimtek Pedoman Pelaksanaan Fungsi DPRD
- Bimtek Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD
- Bimtek Penguatan Hard dan Soft Skills bagi Anggota DPRD Purnabakti
- Bimtek Peningkatan kapasitas, peran dan fungsi anggota DPRD
- Bimtek Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD
- Bimtek Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD
- Bimtek Kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Materi Tentang Bimtek Camat, Lurah Dan Kades :
- Kebijakan Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Desa
- Manajemen Pemerintahan Desa bagi Aparatur Pemerintah Desa
- Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
- Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dan Kelurahan
- Peningkatan Kinerja serta Tugas Camat Lurah Kades dan Sekretaris Desa
- Sistem Pembangunan Desa
- Sistem Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
- Tanggungjawab Camat/Lurah/Kepala Desa
- Pendampingan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Pengelolaan Dan Pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)
- Manajemen Keuangan Desa Sesuai UU No 06 Tahun 2014
- Perencanaan Pembangunan Desa (Menyusun RPJMDes Dan APBDes)
- Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis SISKEUDES
- Strategi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Pelatihan Kepemimpinan Kepala Desa
- Pelatihan Pembuatan RPJMdesa dan RKPDesa
- Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa, dari Perencanaan sampai Pelaporan
- Bimtek Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Swakelola
- Mekanisme Pendataan Dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB – P2)
Materi Tentang Bimtek Pemerintahan :
- Administrasi Pertanahan bagi Aparatur Pemerintah serta Sosialisasi Pengadaan Tanah.
- Asistensi dalam Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
- Hak Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- Membangun Sinergi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Mewujudkan Sistem Good Governance dengan Pelayanan Public yang Prima sesuai SOP, SPP, dan SPM.
- Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Renja SKPD
- Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Program Legislasi Pemerintah Daerah dan Rancangan Perda Inisiatif.
- Peningkatan Kapasitas serta Optimalisasi Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD.
- Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA).
- Perancangan Peraturan Perundang-Undangan.
- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Aparatur Pemerintah Daerah.
- Program Strategis dalam Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
- Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- Strategi Pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah.
- Strategi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
- Tugas dan Fungsi Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Peningkatan Tupoksi Staf Ahli Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah
- Bimtek Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP. No. 60 Tahun 2014
- Bimtek Percepatan Persiapan Pelaksanaan Undang Undang Desa
Materi Tentang Bimtek Kesehatan :
- Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- Manajemen Audit Internal dan Audit Dana JKN Puskesmas
- Mekanisme Proses Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit serta Penerapan Puskesmas Menjadi Badan Layanan Umum Daerah.
- Menyusun Rencana Bisnis Anggaran dan Rencana Strategi Bisnis BLUD.
- Pedoman Pengadaan Alkes dan Obat dengan Pelelangan dan Pengadaan Tanpa Tender serta Tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik.
- Peran Strategis Pendidikan bagi Tenaga Penyuluh Kesehatan dalam Pembangunan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.
- Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit.
- Pengelolaan Program Kesehatan Kabupaten Dan Kota
- Tenaga Promosi Kesehatan Dinkes Kab/Kota Dan Rumah Sakit
- Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten Dan Kota
- Bimtek Peningkatan mutu Akreditasi Puskesmas (Kaji Banding )
- Bimtek Konsolidasi Laporan Keuangan BLUD
- Bimtek Desain dan Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Menuju Kepesertaan Seluruh Penduduk (UHC) 2019
- Bimtek Komunikasi Perubahan dan Perilaku
- Bimtek Pengelolaan Keuangan Puskemas (BLUD)
- Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit
- Bimtek Tantangan,Tugas Dan Peran Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- Bimtek Pengelolaan Keuangan Dan Proses Akuntansi Pada Badan Layanan Umum (BLU) Dan Badan Layanan Umum (BLUD)
- Bimtek Penguatan Tata Kelola Penyusunan SOP pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Materi Tentang Bidang Kearsipan :
- Korespondensi dan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Aparatur Pemda, Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- Manajemen Kearsipan dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Centre).
- Administrasi Kearsipan
- Kearsipan Elektronik (E-Filling) Bagi Institusi Pemerintahan
- E-Document Untuk Menunjang Kinerja Institusi Pemerintahan
- Bimtek Korespondensi dan Tata Naskah Dinas berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 dan Nomor 55 Tahun 2010
- Bimtek Digitalisasi Data Dan Manajemen Kearsipan
- Bimtek Pengelolaan Arsip Aktif Dan Inaktif
- Penyusutan Arsip Dan Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA)
Materi Tentang Bimtek Kehumasan :
- Kebijakan Kehumasan dan Keprotokolan dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas dan Mutu Pelayanan Publik.
- Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah.
- Manajemen Keprotokolan dan Pembawa Acara (Master of Ceremony/MC).
- Peningkatan Tupoksi Keprotokolan dan Kehumasan terhadap Pencitraan Daerah.
- Bimtek Media Handling
Materi Tentang Bimtek Kependudukan Dan Capil :
- Mekanisme dan tata cara penyusunan profil kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan 13 kejadian peristiwa penting yang mengacu pada UU No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- Bimtek Manajemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mewujudkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mudah, Cepat dan Tepat
- Kemampuan Pengelola Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan serta Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Teknis Informasi Data Kependudukan
Materi Tentang Bimtek UKM / UMKM :
- Implementasi PP. No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang Undang . No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Menengah
- Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Keterampilan Kerajinan Tangan
- Implementasi UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia
Materi Tentang Bimtek Lingkungan Hidup Dan Pertambangan :
- Kebijakan Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sumber Daya Alam.
- Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Kegiatan Pertambangan.
- Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- Pembahasan UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.
- Penyusunan dan Penilaian Amdal.
- Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
- Sistem Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Strategi Pengelolaan Sampah Terpadu dan Berwawasan Lingkungan Sesuai Amanat UU No.18 Tahun 2008.
- Tata Cara Pengawasan Kegiatan Pertambangan.
- Tata Cara Pengawasan Kegiatan Perkebunan.
- Bimtek Tata Cara Audit PNBP SUB Sektor Mineral Dan Batu Bara.
- Bimtek Evaluator Cadangan Bahan Galian
Materi Tentang Bimtek Olahraga :
Materi Tentang Bimtek Pariwisata :
- Optimalisasi Peran Kecamatan dan Kelurahan dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Sadar Wisata
- Workshop Pengembangan Wisata Religi
- Pengelolaan Retribusi Objek Wisata Daerah Dan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame Guna Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Manajemen Pariwisata Ekonomi Kreatif Dan Merancang Media Promosi Destinasi Pariwisata
- Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional ( RIPPDA) Tahun 2010 – 2025 (PP. RI No. 50 Tahun 2011), Serta Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyrakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Tahun 2013.
Materi Tentang Bimtek Penanaman Modal :
- Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
- Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota Dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah
- Strategi Penyusunan Dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah.
- Optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
- Metode Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
- Pedoman Perencanaan, Regulasi dan Implementasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizina
Materi Tentang Bimtek Pertanahan :
- Bimtek Administrasi Pertanahan Bagi Aparatur Pemerintah serta Sosialisasi Pengadaan Tanah
- Diklat Pemanfaatan Teknologi GPS Untuk Pengukuran Lahan
- Bimtek Penyusunan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan
- Bimtek Pengelolaan Konflik Tata Ruang
- Bimtek Mekanisme Dan Tata Cara Penyusunan Dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (SOP – IMB)
- Bimtek Diseminasi Peraturan Perundang – Undangan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Daerah
Materi Tentang Bimtek Perpajakan :
- Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD
- Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan
- Pedoman Pemungutan Pph Pasal 22 bagi Bendahara Pemerintah dan BUMN
- Pengelolaan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
- Perpajakan Bendahara Instansi Pemerintah
- Perpajakan Berbasis Elektronik Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah
- Tata Cara Pengisian dan Pelaporan Elektronik SPT Bagi Instansi Pemerintah
- Bimtek Perpajakan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa
- Bimtek dan Diklat Jurusita Pajak Daerah
Materi Tentang Bimtek Satpol PP :
- Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP.
- Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.
- Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Peran Serta Polisi Pamong Praja dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Effective dan Berkualitas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar